Represifitas Pers Mahasiswa dan Etika Jurnalistik

Vokalpers.com-Semarang. Desember 2019 lalu, telah rilis sebuah riset yang ditulis oleh Wahyu Agung selaku koordinator  Badan Pekerja (BP) Advokasi PPMI Nasional periode 2018-2020, di laman persma.org. Dalam riset tersebut, terangkum sejumlah kasus yang telah diringkas dari tahun 2017-2019. Dari data yang ada, tercatat ada 58 jenis tindakan represif dari 33 kasus represif.

Melalui penjabaran Wahyu, represifitas yang telah terjadi di kalangan pers mahasiswa terdiri dari intimidasi sebanyak dua puluh kali, pemukulan sejumlah delapan kali, ancaman drop out (DO) sebanyak empat kali, kriminalisasi empat  kali, dan penculikan sebanyak tiga kali.

Tindakan represifitas lain yang diterima oleh persma meliputi  penyensoran berita, ancaman pembekuan dana, pembubaran aksi, pembekuan organisasi, kekerasan seksual, dan ancaman pembunuhan. Hal tersebut terjadi masing-masing dua kali.

Adanya represifitas yang dialami persma berasal dari berbagai kalangan. Tercatat ada  delapan belas kasus refresif yang dilakukan oleh pejabat kampus. Selain itu, represi datang juga dari sesama mahasiswa sebanyak tujuh kali, dosen tiga kali, satuan keamanan kampus sebanyak tiga kali, oknum organisasi sebanyak dua kali, dan warganet kampus sebanyak dua kali.

Kejadian tersebut tidak hanya dilakukan di area kampus namun terjadi juga di luar kampus.  Beberapa kasus yang telah terjadi berasal dari polisi sebanyak tujuh kali, masyarakat sipil satu kali, dan oknum organisasi masyarakat sebanyak dua kali.

Intropeksi Kerja Jurnalistik

Maraknya tindakan represif terhadap jurnalis memantik diskusi bertajuk “Singkap Perspektif  Terhadap Jurnalis” di Aula PKM Lantai 2 Universitas PGRI Semarang (1/3/2020). Diskusi yang digelar dalam helatan Musyawarah Kota Luar Biasa (Muskotlub) PPMI DK Semarang tersebut,  dihadiri Sriyanto Ahmad, Pemimpin Redaksi  Media PT LPK Transkonmasi sebagai pembicara. Peserta terlihat antusias mengikuti kegiatan diskusi yang dipimpin oleh Moch Safik, Sekjend Sekber Insan Pers Jawa Tengah (IPJT). Dalam ceramahnya, Sriyanto menyampaikan beberapa hal mengenai fungsi pers dan dewan pers, jaminan terhadap kebebasan pers, kompetensi wartawan, trilogi  jurnalisme, kode etik jurnalisme, dan pelangaran kode etik jurnalis.

Menurut Sriyanto, pelanggaran kode etik  jurnalistik  memicu semakin tingginya tindakan represif. Sebagaimana yang Ia sampaikan, “Kekerasan terhadap seorang wartawan dan pelaporan wartawan ke polisi bisa menjadi akibat menumpuknya kekesalan masyarakat karena buruknya produk jurnalistik dan kinerja seorang wartawan. Produk  jurnalistik yang tidak akurat, provokator, berbohong, diyakini akan memicu konflik jurnalis dengan masyarakat.”

Pelanggaran kode etik jurnalistik tersebut dipaparkan oleh Sriyanto secara lebih detail, antara lain: mengutamakan kecepatan tanpa dibarengi verifikasi, berita tidak akurat, mencampur adukkan fakta dan opini yang menghakimi, tidak berimbang, dan  tidak menyembunyikan (identitas) korban asusila.

Kasus represi yang sempat trending belakangan ini di antaranya adalah kasus yang menimpa LPM Suara USU (Universitas Sumatera Utara). Dampak dari adanya kasus tersebut yakni dipecatnya seluruh pengurus LPM Suara USU.

Hal demikian terjadi juga di ranah profesional yakni Zakki Amali, wartawan dari Serat.id yang juga tergabung sebagai anggota  AJI (Aliansi  Jurnalis Independen) Kota Semarang. Dilansir dari tirto.id Zakki Amali dilaporkan Universitas Negeri Semarang (Unnes) terkait berita yang ditulisnya mengenai kasus plagiasi yang diduga dilakukan Rektor Unnes, Fathur Rokhman. 

Menanggapi hal tersebut, Gunawan Angga selaku Badan Pekerja Advokasi PPMI DK Semarang periode 2018-2020 pun menegaskan, “Mindset pers selama ini yaitu kita harus melawan birokrat, menuntut asas keadilan dan mematuhi UU pers. Hal itu selalu digalangkan dan didengungkan; namun di sisi lain, kita jarang intropeksi melalui produk jurnalistik yang kita buat, yang termuat hak jawab dan hak koreksi.”

Pemimpin Baru, Perspektif Baru

Terpilihnya Sekjend baru PPMI DK Semarang (01/03) diharap dapat menandai semakin eratnya hubungan dan rasa kekeluargaan LPM se-Semarang. “Tujuan dari PPMI adalah menghimpun, dan kita akan menghimpun atau mengkoordinir LPM se-Semarang untuk lebih erat dalam organisasinya maupun penyaluran informasi satu sama yang lain,” tutur Amiruddin Nur Yusron setelah terpilih menjadi Sekjend PPMI DK Semarang, menggantikan Muhammad Shofi Tamam, sekjend sebelumnya yang mesti diberhentikan dari tugas.

Selain itu, Yusron pun menanggapi represifitas yang terjadi pada pers mahasiswa dan pers profesional.

“Represifitas seperti  menghantui kita atau membayang-bayangi kita selama ini. (Saya selaku) Sekjend PPMI DK Semarang ingin dapat terus mendorong dan mengkoordinir para pengurus LPM maupun (kalau perlu) pers profesional untuk melawan dan menyikapi kasus represifitas. Kata melawan digaris bawahi, bukan hanya pada  perlawanan fisik,  sebagai jurnalis juga harus mempunyai cara baru atau solusi lain,” tambah mahasiswa Hukum Undip tersebut (02/03).

Dalam kesempatan yang sama, Yusron pun menegaskan bahwa ia akan senantiasa membantu dan mendorong LPM se-Semarang. Hal ini dilakukan sebagai langkah awal—edukasi, atau bekal materi mengenai pemahaman represifitas, sikap, dan advokasi, mengenai apa saja yang harus jurnalis patuhi  untuk intropeksi dalam kinerja jurnalistik dan perlindungan apa saja yang selayaknya didapatkan di bidang jurnalis.

Penulis : DTB/C

Editor : C/ADP