Buruh Jateng Kesal dengan Rumitnya Pendaftaran Kartu Prakerja Online.

Semarang- Vokalpers.com- Perwakilan pengurus Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia  (KSBI) Jawa Tengah bertemu dengan Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, Selasa, (28/4).

Wahyudi selaku Ketua KSBI Jateng menyatakan ada sekitar 200 anggota KSBI yang dirumahkan dan 550 orang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh perusahaan tempat mereka bekerja. “Anggota yang terkena PHK saat ini sedang upaya penyelesaian hubungan industrial dengan pihak terkait ” jelas Wahyudi.

Dalam pertemuan tersebut. Wahyudi menceritakan keadaan buruh yang sedang memprihatinkan kepada Ganjar Pranowo dan kurangnya  perhatian dari Pemprov Jateng. “Ketika berdialog dengan Ganjar, kami menyampaikan posisi buruh serba memprihatinkan kareng kurangnya perhatian dari Pemda Jateng” ujarnya seperti diikuti dari Ksbi.org.

Selain itu, Wahyudi mengatakan kepada Ganjar Pranowo bahwa kartu prakerja tidak tepat sasaran dengan alasan buruh yang mengalami PHK dan  dirumahkan kesulitan mengakses pendaftaran kartu prakerja secara online. Setelah mendengarkan masalah tersebut, menurut Wahyudi Ganjar Pranowo pun berjanji akan segera mengevaluasi pendaftar anggota prakerja. Para pendaftar harus tercatat terlebih dahulu oleh Dinas Tenaga Kerja (Dinaker) Jawa Tengah dan kemudian nantinya akan segera dikomunikasikan ke Pemerintah Pusat sebagai bahan pertimbangan.

Wahyudi mengatakan, pihak Pemda Jateng akan memberikan 200 ribu selama 6 bulan serta  bantuan non tunai dalam bentuk sembako untuk buruh yang dirumahkan oleh perusahaan.  Ia juga berharap bantuan tersebut dapat terealisasi dengan tepat. “Kami ingin Disnaker Jateng harus bisa mendata dan merealisasikan tepat sasaran dan sampai tingkat Kabupaten/Kota serta jangan sampai terjadi penyimpangan” tegasnya.

Jawa Tengah adalah target Pemerintah Pusat yang akan menjadi lumbung induatri di Pulau Jawa, untuk itu Wahyudi Wahyudi meminta kepada Ganjar Prawnowo untuk memberikan perhatian khusus terhadap buruh. Para buruh berharap kepasa Gubernur Jateng agar bisa memberikan solusi atas maraknya perusahan yang mengabaikan  surat edaran dari Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) terkait perlindungan jaminan kerja bagi prakerja di masa pandemi. “Disatu sisi kami memaklumi kondisi perusahaan yang juga sedang kesulitan keuangan imbas pandemi covid-19”, pungkasnya.

Penulis  : DTB

Editor    : C