UU Cipta Kerja, Jerih Payah DPR yang Memang Payah

Semarang—“Tok… Tok… Tok…” Tiga kali palu sidang diketuk, menandai disahkannya Rancangan Undang Undang Omnibus Law Cipta Kerja sore kemarin di Gedung DPR RI (5/10). Media pun praktis kembali diramaikan dengan berbagai macam tagar berisi penolakan Omnibus Law, bahkan sejak Sabtu malam lalu. Omnibus Law sendiri sejatinya telah ramai dibahas sejak Desember tahun lalu, yang mana rancangan undang-undang tersebut masuk dalam Program Legislasi Nasional atau prolegnas yang menuai pro kontra di kalangan masyarakat. Meski telah disahkan, namun masih  banyak orang yang masih belum mengenal apa itu Omnibus Law, dan kenapa penting bagi kita untuk memahaminya.

Dilansir dari tirto.id, Omnibus Law dapat diartikan sebagai “satu undang-undang yang mengatur banyak hal”. Omnibus Law sendiri merupakan produk hukum yang mengatur macam-macam hal yang mana subtansi pengaturannya berbeda. Dalam Omnibus Law dimuat beberapa rancangan undang-undang (RUU) sekaligus, yaitu RUU Perpajakan, RUU Cipta Kerja, RUU Kefarmasian, dan RUU Ibu Kota Negara. Dengan diringkasnya kumpulan RUU tersebut maka tentu saja pemerintah dan DPR dapat menghemat waktu dalam pembahasannya. Hingga pada 5 Oktober 2020 lalu, akhirnya Wakil Ketua DPR RI, Aziz Syamsuddin mengetok palu menandai disahkannya UU Cipta Kerja, mengundang Senayan dalam suasana yang riuh rendah.

Undang-undang sapu jagat semacam ini sejatinya telah banyak digunakan di luar negeri. Seperti contoh yang dikutip dari tempo.co, undang-undang ini lazim diterapkan di negara-negara Anglo saxons (dipengaruhi hukum Inggris Raya), Jerman, Amerika, hingga Kanada. Kendati banyak diterapkan di negara-negara maju, tetapi pengaplikasiannya tidak selalu membuahkan hasil yang maksimal. Lantas, bagaimana dengan Indonesia?

Mulai dari awal pengajuannya, UU ini konsisten menuai pro kontra di kalangan masyarakat. Tak sedikit buruh dan mahasiswa menolak UU tersebut, yang tentu saja dengan berbagai pertimbangan. UU tersebut digadang-gadang dapat menguntungkan para investor, sehingga diharapkan dapat menjadi kunci kesuksesan Indonesia dalam persaingan sektor ekonomi di masa mendatang. Dengan masuknya investor, maka diharapkan makin banyak pula lapangan pekerjaan baru yang akan terserap. Namun di sisi lain, para pekerja akan menjadi pihak yang membayar dampaknya.

Mendekati pengesahannya,   pasal-pasal dalam RUU Ciptaker ditambah dan dikurangi. HAM, lingkungan hidup, pers, bahkan pendidikan makin terancam dengan adanya pasal-pasal yang bermasalah dalam RUU tersebut. Dikutip dari Tirto.id, berikut adalah sebagian pasal-pasal yang mengancam HAM:

1.         Penambahan pasal 77A yang berisi tentang peningkatan waktu kerja lembur untuk sektor tertentu. Waktu kerja ditetapkan paling lama 8 jam per hari dan 30 jam per minggu.

2.         Pasal 88C tentang penghapusan Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) sebagai dasar upah minimum pekerja. Maka setiap daerah akan disamaratakan upah munimumnya, padahal setiap daerah mempunyai pola biaya hidup yang berbeda.

3.         Pasal 88D tingkat inflasi tidak lagi menjadi pertimbangan dalam menetapkan upah.

4.         Pasal 91 dari UU Ketenagakerjaan yang berisi tentang kewajiban pengusaha untuk membayar upah pekerja sesuai standar upah minimum telah dihapus.

5.         Pasal 93 ayat 2 UU Ketenagakerjaan tentang cuti dirubah ketentuannya oleh RUU ini. RUU ini menghapus ketentuan cuti haid, keperluan menikah, menikahkan, mengkhitan, membaptiskan anaknya, istri melahirkan, hingga bila ada keluarga yang meninggal dunia.

6.         Pasal 156 UU Ciptakerja. Pemerintah menyebutkan bahwa jumlah pesangon PKH sangat memberatkan perusahan. UU ketenagakerjaan menetapkan pesangon 32 kali upah dari perusahaan, tetapi di RUU ini dipangkas menjadi 25 kali upah dari perusahaan.  Skema pembayaran pesangon diberikan maksimal 19 kali upah dari perusahaan dan 6 kali upah dari pemerintah lewat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JPK).

Perjalanan Singkat UU Ciptaker

Sempat dinamai dengan RUU Cipta Lapangan Kerja yang lantas dikenal sebagai RUU Cilaka, RUU bermasalah tersebut lalu berubah nama menjadi RUU Cipta Kerja atau RUU Ciptaker. Selama penyusunannya, masyarakat tidak diberi andil yang banyak dalam penyusunan undang-undang tersebut.  Banyak masyarakat yang menolak Undang-Undang cilaka ini tetapi ketok palu sudah digaungkan. Padahal dalam penyusunan Undang-Undang, peran publik harus ada dan tidak minim.

Indonesia Ocean Justice Initiative dalam infografiknya mengatakan bahwa tanggal 20 Oktober 2019 Presiden Jokowi telah menyampaikan Rancangan Undang-Undang itu kepada publik. Kemudian pemerintah mulai menyusun Rancangan Undang-Undang, dan masyarakat tidak dapat mengakses Undang-Undang tersebut, apalagi terlibat dalam penyusunannya. Tgl 12 Februari 2020 Rancangan Undang-Undang dari pemerintah diserahkan ke DPR, dan kemudian barulah DPR membuka akses untuk masyarakat. Pertengahan Maret, terdapat banyak aksi di berbagai daerah oleh kelompok buruh dan mahasiswa yang menolak Rancangan Undang-Undang cilaka tersebut. 2 April 2020, DPR mulai membahas RUU Ciptaker dengan partisipasi publik yang teramat minim. Hingga tanggal 3 Oktober lalu, RUU sudah disahkan tingkat pertama dan disahkan pada sidang Paripurna tanggal 5 Oktober malam.

Penulis : EV

Editor: ADP