Paslon Tunggal, Bisa Gagal

HNN.net

Hakikatnya Pemilihan Umum (Pemilu) diselenggarakan untuk memilih calon pemimpin suatu daerah, yang mana biasanya terdapat beberapa pasangan calon (paslon) untuk dipilih. Namun nampaknya akhir-akhir ini fenomena paslon tunggal menjadi pemandangan yang cukup umum pada saat penyelenggaraan pemilu, terutama dalam pemilu tingkat Perguruan Tinggi, atau yang biasa disebut dengan Pemira (Pemilu Raya Mahasiswa).
Seperti yang terjadi di Pemira Universitas PGRI Semarang (UPGRIS) tahun 2020, bahwasannya Komisi Pemilihan Raya Mahasiswa (KPRM) telah merilis hanya akan ada satu bakal paslon yang mencalonkan diri sebagai calon presiden mahasiswa (presma) dan wakil presiden mahasiswa (wapresma), di mana Muhammad Rizqi Arfanda (Pendidikan Bahasa Inggris) dan Haris Al Mustaqim (Ilmu Hukum) yang maju sebagai pasangan presiden dan wakil presiden mahasiswa. Tak hanya di UPGRIS, fenomena paslon tunggal ini pun terjadi pula di perguruan tinggi lain, salah satunya yaitu Universitas Muhammadiyah Semarang (Unimus), di mana juga hanya terdapat satu pasangan calon untuk posisi presma dan wapresma.
Pemandangan ini bukanlah hal yang baru terjadi di UPGRIS, karena pada tahun 2015/2016 juga sudah pernah terjadi Pemira dengan hanya menghadirkan paslon tunggal. Hal ini pun tentunya mengundang pertanyaan, sebenarnya apa yang terjadi dengan demokrasi di dalam jiwa mahasiswa kita saat ini?
Meskipun KPRM menghalalkan adanya paslon tunggal, namun tetap saja fenomena ini menimbulkan ironi tersendiri. Dengan adanya fenomena paslon tunggal menimbulkan kesan bahwa demokrasi kita saat ini sudah tidak diperhatikan lagi, dan kesan itu tidak bisa kita pungkiri. Akhir-akhir ini pemerintah gencar mengkoar-koarkan demokratisasi, tapi nyatanya demokrasi kita sendiri sedang mengalami degradasi jati diri yang cukup patut diwaspadai dan dibenahi.
Kendati demikian, tak sedikit mahasiswa yang menyayangkan adanya fenomena paslon tunggal, karena hal tersebut akan menjadi kendala tersendiri bagi para mahasiswa untuk menimbang dan menilai jika hanya terdapat satu paslon. Selain itu, hal tersebut juga membatasi hak mahasiswa untuk memilih, dan pada akhirnya mau tidak mau para mahasiswa harus memilih dan menerima baik buruknya dari bakal paslon. Mahasiswa baru dalam hal ini pun tidak kalah kebingungan dengan hal tersebut, selain belum mengenal latar belakang paslon, tidak sedikit pula dari mereka yang mempertanyakan mengapa hal tersebut bisa terjadi.
Mekanisme Pemilihan
Terkait bakal paslon tunggal, tak lantas otomatis menjadikan Muhammad Rizqi Arfanda sebagai presma, menggantikan pendahulunya, Aditiya (Pendidikan Guru Sekolah Dasar ‘16), akan tetapi Arfanda mesti memenangkan Pemira dengan mekanisme melawan “Kotak Kosong” sebagai solusi utama. Dan jika dimenangkan oleh kotak kosong, maka akan dilakukan penindakan lebih lanjut.
Sebenarnya apa itu mekanisme kotak kosong? Apa yang mendasari digunakannya kotak kosong sebagai solusi, dan bagaimanakah mekanisme penggunaan kotak kosong?
Kotak kosong sendiri merupakan sebuah bentuk pemungutan suara dalam bentuk yurisdiksi atau organisai yang dirancang untuk mengijinkan pemilih untuk menyatakan ketidaksetujuannya terhadap para kandidat dalam sebuah sistem pemungutan suara. Sebenarnya dinamika kotak kosong memang sudah menjadi bagaian dari pemandangan di pemilu tanah air. Dinamika yang paling banyak menimbulkan pertanyaan di lingkungan masyarakat adalah bagaimana jika kotak kosong mampu mengalahkan sang bakal Paslon. Walaupun relatif kecil kemungkinan untuk kotak kosong itu menang, namun kemungkinan itu masih tetap saja ada.
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 100/PUU-XIII/2015 tentang Calon Tunggal dalam Pemilihan Kepala Daerah, melegalkan Pilkada calon tunggal jika setelah perpanjangan masa pendaftaran calon kepala daerah tetap cuma satu pasangan calon yang mendaftar. Keputusan MK tersebut kemudian diadopsi dalam Pasal 54C ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. 
Dalam ketentuan pasal 54C menyatakan:
(1) pemilihan 1 (satu) pasangan calon dilaksanakan dalam hal memenuhi kondisi setelah dilakukan penundaan dan sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran, hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon yang mendaftar dan berdasarkan hasil penelitian pasangan calon tersebut dinyatakan memenuhi syarat;
(2) terdapat lebih dari 1 (satu) pasangan calon yang mendaftar dan berdasarkan hasil penelitian hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon yang dinyatakan memenuhi syarat dan setelah dilakukan penundaan sampai dengan berakhirnya masa pembukaan kembali pendaftaran tidak terdapat pasangan calon yang mendaftar atau pasangan calon yang mendaftar berdasarkan hasil penelitian dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon; 
(3) sejak penetapan pasangan calon sampai dengan saat dimulainya masa Kampanye terdapat pasangan calon yang berhalangan tetap, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak mengusulkan calon/pasangan calon pengganti atau calon/pasangan calon pengganti yang diusulkan dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon.
(4) sejak dimulainya masa Kampanye sampai dengan hari pemungutan suara terdapat pasangan calon yang berhalangan tetap, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak mengusulkan calon/pasangan calon pengganti atau calon/pasangan calon pengganti yang diusulkan dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon.
(5) terdapat pasangan calon yang dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon.
Hanya saja dalam putusannya, MK tidak setuju jika Pilkada calon tunggal melawan kotak kosong. MK berpendapat Pilkada dengan calon tunggal dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada rakyat (pemilih) untuk menyatakan “Setuju” atau “Tidak Setuju”. Apabila pilihan “Setuju” memperoleh suara terbanyak, maka pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dimaksud ditetapkan sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih (hal. 44-45 putusan MK). Apabila pilihan “Tidak Setuju” memperoleh suara terbanyak, maka pemilihan ditunda sampai pemilihan kepala daerah serentak berikutnya (hal. 45 putusan MK). 
Sistem suara “setuju” dan “tidak setuju” ini sendiri pun turut diadaptasi dalam UU Lemawa-Ormawa UPGRIS No. 19 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Lemawa-Ormawa Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pemilihan Umum Raya Mahasiswa, dalam pasal 45 ayat 3 yang berbunyi: “(3) Jika pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa Universitas PGRI Semarang yang lolos hanya 1 (satu), maka pasangan tersebut tetap mengikuti Pemira dengan mekanisme format pemilihan yang berisi pilihan setuju dan tidak setuju.”
Hanya saja dalam UU Nomor: 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, tidak sesuai dengan putusan MK. Dalam UU Nmor: 10 Tahun 2016, menyatakan pemilihan 1 (satu) pasangan calon dilaksanakan dengan menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto pasangan calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar. Pemberian suara dilakukan dengan cara mencoblos.
Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah kotak kososng memenangkan suara terjadi di Makassar pada saat Pilkada 2018. Hal ini membuktikan bahwa kotak kosong tidak bisa dianggap remeh.
Pro-Kontra Kotak Kosong
Sebenarnya kotak kosong sendiri membawa kerugian dan keuntungannya tersendiri. Dilansir dari amp.ayosemarang.com, kerugian yang didatangkan salah satunya adalah dengan adanya kotak kosong ini tentuya sangat merugikan pendidikan politik bagi masyarakat. Pasalnya masyarakat hanya disuguhkan satu kandidat saja, dan tidak ada jalan lain selain menggunakan kotak kososng jika dirasa kandidat tidak layak menduduki kursi.
Selain itu kerugian selanjutnya adalah Pemilu dengan calon tunggal yang melawan kotak kosong membuat kekuatan legitimasi calon yang menang tidak begitu kuat karena partai tidak memberi alternatif kepada pemilih untuk pilihan politik.
Sedangkan untuk keuntungannya ketika sang bakal paslon tunggal memenangkan kontestasi, pemerintah daerah bisa mengambil keputusan dengan cepat. Karena parlemen dan kepala daerah itu sama. Semua partai mendukungnya paling tidak sangat dominan sehingga apa yang dikatakan pemerintah daerah akan cepat disahkan ole parlemen di daerah.
Keuntungan yang kedua datang dari sisi biaya. Terkait budjet, pelaksanaan pemilu dengan mekanisme kotak kosong sudah pasti akan jauh lebih hemat karena pelayanan dan fasilitas hanya untuk satu pasangan calon. Pengadaan alat peraga, cetak surat suara, pemasangan baliho untuk sosialisasi pun akan menjadi sangat hemat pula. Apapun itu, sudah semestinya pelaksanaan suatu hajat besar seperti Pemilu, atau dalam hal ini Pemira, dilaksanakan dengan sebaik mungkin; tidak asal-asalan. Terlepas dari pandemi yang membatasi gerak semua pihak, Pemira 2020 ini mestinya bisa menjadi sarana yang baik bagi civitas akademika UPGRIS untuk membuktikan bahwa kita, sebagai pemuda, dapat menjaga iklim demokrasi yang baik dan hikmat, tak peduli seberapa bobroknya demokrasi di tingkat negara kita. (CJ/ADP)