Pengaduan Angsuran Kuliah : Sudahkah Mengatasi Keresahan Mahasiswa?

Pandemi COVID-19 belum berakhir dan perkuliahan daring masih berjalan sejak pertengahan maret 2020.  Pandemi COVID-19 masih  sangat berdampak ke dalam berbagai sektor, salah satunya yaitu sektor ekonomi. Penghasilan pokok yang menurun, PHK, hingga gulung tikar adalah contoh masalah ekonomi yang dialami oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Masalah ekonomi saat pandemi juga berdampak dalam ranah pendidikan, khususnya di perguruan tinggi swasta.

Ada beberapa keresahan yang dirasakan mahasiswa UPGRIS saat pandemi ini, salah satunya yaitu mengenai pembayaran angsuran kuliah. Perubahan metode pembelajaran yang dilaksanakan secara daring tentu menambah biaya pengeluaran tambahan yaitu berupa biaya untuk paket data internet. Sempat ada bantuan paket data Internet dari KEMENDIKBUD, namun sejak Januari 2021 bantuan paket data tersebut tidak cair kembali. Pihak lembaga kampus juga pernah memberikan potongan uang kuliah semester ganjil tahun 2020 sebanyak Rp.100.000 kepada seluruh mahasiswa, namun tidak ada lagi di semester genap tahun 2021 ini.  Mahasiswa tetap dituntut untuk membayar angsuran kuliah penuh yang besarnya sama dengan jumlah angsuran sebelum pandemi. Ditambah dengan tidak adanya perpanjangan waktu pembayaran. Padahal sudah hampir satu tahun mahasiswa tidak menggunakan fasilitas kampus. Keresahan lain berupa tidak sinkronnya tagihan yang diinfokan di laman sia.upgris.ac.id dengan tagihan di teller bank. Pembayaran angsurah penuh juga dirasa berat bagi mahasiswa tingkat akhir, yang hanya menempuh skripsi.

Menurut survei yang dilakukan pada bulan September 2020 lalu oleh Kepala Pusat Pelayanan Pembiayaan KEMENDIKBUD, Abdul Kahar mengungkapkan bahwa rata-rata mahasiswa di perguruan tinggi swasta sangat rentan putus kuliah karena masalah pembiayaan. Yang mana presentasenya hanya 18% sebelum pandemi dan kini naik menjadi 50% saat pandemi.

BEM UPGRIS Bersama DPM UPGRIS Membuat Form Pengaduan

Dengan membekali keresahan-keresahan tersebut, BEM UPGRIS bersama DPM UPGRIS membuat “FORM PENGADUAN ANGSURAN MAHASISWA” via google form. Form ini bertujuan untuk menampung segala aspirasi mahasiswa yang berkaitan dengan angsuran biaya kuliah semester genap tahun 2020/2021.

Form dibuka mulai pada tanggal 6 Februari 2021 pukul 20.00 WIB dan berakhir pada tanggal 8 Februari 2021. Dengan waktu kurang lebih 3 hari tersebut, telah masuk sebanyak 1796 responden dari mahasiswa UPGRIS. Walaupun belum mencapai target, namun BEM U dan DPM mantap mengajukan hasil kuisioner tersebut kepada lembaga kampus sebelum pembayaran angsuran semester genap ditutup. Dengan alasan banyaknya keluhan mahasiswa tentang pembayaran angsuran dan hasil kuisioner ini unggul dalam pemerolehan responden daripada tahun kemarin, yang mana tahun kemarin hanya hanya 1499 responden dalam waktu 19 hari.

Hasil Kuisoner Form Pengaduan

Berikut adalah hasil kuisioner yang awak Vokalpers peroleh dari Kementrian Polkumham BEM UPGRIS. Dari hasil kuisioner ada sebanyak 1.796 mahasiswa Universitas PGRI Semarang yang mengisi kuisioner tersebut dan terdapat beberapa pertanyaan yang harus dijawab oleh mahasiswa UPGRIS guna analisis data. Dari kuisioner tersebut sebanyak 93% atau 1.671 dari 1.796 tanggapan menyampaikan bahwa pendapatan orang tua berdampak akibat adanya pendemi COVID-19. Berikut rincian pendapatan perbulan orang tua dari mahasiswa.

• Dibawah 1 juta sebanyak 27,8% atau 483 tanggapan

• 1 juta – 2 juta sebanyak 27% atau 469 tanggapan

• 2 juta – 3 juta sebanyak 10,2% atau 178 tanggapan

• Tidak menentu sebanyak 34,9% atau 607 tanggapan

Sebanyak 98,6% atau 1772 tanggapan menyampaikan membutuhkan subsidi kuota dari kampus. Sebanyak 78,9% atau 1.417 tanggapan mengatakan selama perkuliahan daring belum mendapatkan fasilitas kampus seperti perkuliahan luring. Sebanyak 88,6% atau 1.593 tanggapan mengatakan keberatan dengan jangka waktu pembayaran uang kuliah yang telah ditentukan kampus. Sebanyak 84,8% atau 1.524 tanggapan mengatakan ada permasalahan terkait nominal angsuran perkuliahan. Kemudian disebutkan pula keresahan dan harapan mahasiswa UPGRIS. Berikut adaah rekomendasi yang akan diajukan kepada lembaga kampus oleh BEM UPGRIS dan DPM UPGRIS:

  1. Menunjukan transparansi alokasi anggaran lembaga untuk satu periode kedepan kepada seluruh civitas akademika Universitas PGRI Semarang.
  2. Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi keuangan mahasiswa Universitas PGRI Semarang akibat dampak pandemi COVID-19 sehingga data tersebut dapat digunakan sebagai landasan untuk memberikan keringanan pembayaran kuliah semester genap tahun 2020/2021.
  3. Mengalokasikan sumber anggaran yang tidak digunakan atau berkurang selama pandemi COVID-19 untuk mengurangi pembayaran kuliah semester genap tahun 2020/2021.
  4. Memberikan perpanjangan waktu pembayaran kuliah semester genap tahun 2020/2021.
  5. Membuat SOP terkait pengurangan, penundaan, dan pembebasan pembayaran kuliah semester genap tahun 2020/2021
  6. Memberikan jaminan terhadap mahasiswa yang belum dan/atau tidak ada biaya melakukan pembayaran kuliah semester genap tahun 2020/2021 untuk tetap mengikuti perkuliahan daring dengan ketentuan-ketentuan khusus.

Pengajuan Rekomendasi Hingga Terbit Hasil Audiensi

BEM U dan DPM sangat terkendala saat mengajukan rekomendasi tersebut kepada Rektor UPGRIS. Hingga akhirnya hanya melakukan audiensi dengan Wakil Rektor III, Nizarudin,M.Si. Dari rekomendasi yang sudah diajukan ke pihak universitas, walhasil tercetuskan beberapa poin penting dari hasil audiensi antara BEM U dengan Wakil Rektor III yaitu:

  1. Transparansi dana sudah dilakukan oleh universitas melalui lembaga audit public karena UPGRIS merupakan kampus swasta di bawah naungan yayasan bukan perseorangan
  2. Sumber anggaran yang tidak digunakan atau berkurang selama pandemi dialokasikan untuk sektor yang lain
  3. Subsidi kuota sepenuhnya diambil alih oleh pemerintah sehingga UPGRIS tidak dapat memberikan subsidi kuota secara dobel.
  4. Bagi mahasiswa yang telat membayar angsuran, segera menghubungi dosen wali masing-masing atau bagian keuangan.

Berdasarkan hasil tersebut, terdapat beberapa tanggapan dari  berbagai pihak.

Tanggapan Mengenai Press Release

Menurut pihak  Menkopolhukam BEM U, Muhammad Ircham, poin-poin yang ada dalam press release sudah cukup menjawab keresahan mahasiswa. Jika sebagian mahasiswa tidak puas akan press release tersebut, mahasiswa yang berani bersuara akan didampingi oleh BEM U dan DPM untuk mengajukan tuntutan kepada pihak lembaga kampus. Pihak mahasiswa menilai ada poin dalam press release yang belum menjawab keresahan mahasiswa terkait pengaduan angsuran, akan tetapi mahasiswa tetap berharap pihak Universitas bisa memberikan keringanan biaya. Seperti yang dikatakan oleh salah satu mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan, Tiara Vitaloka, “Ada poin yang sudah menjawab dan ada juga yang belum, seperti di poin kedua menurut saya kurang jelas. Anggaran apa saja yang tidak digunakan atau berkurang selama pandemi sehingga menimbulkan  banyak spekulasi.  Terlebih, yang kuliah di Fakultas Ilmu Pendidikan memang memerlukan biaya yang lebih. Dan memang masih membuat resah mahasiswa, terutama untuk orang tua mahasiswa yang penghasilannya terdampak selama pandemi.”, Tuturnya saat kami hubungi melalui WhatsApp.

Masa pandemi memang berdampak besar pada perekonomian masyarakat yang secara langsung berdampak juga dengan kebutuhan yang harus dipenuhi, seperti membayar angsuran kuliah ini. Orang tua mahasiswa memiliki pendapatan yang berbeda-beda dan tidak sedikit pula yang merasa keberatan dengan angsuran yang harus dibayar demi kelangsungan pendidikan anaknya. Dengan adanya form pengaduan angsuran ini, mahasiswa bisa bekerja sama dengan lembaga tinggi seperti yang diungkap oleh Menkopolhukam BEM U, Muhammad Ircham. “BEM dan DPM berharap mahasiswa bisa kolaborasi terkait permasalahan seperti ini, supaya kompak mahasiswa dengan lembaga tinggi dan kita bisa bareng-bareng menyelesaikan permasalahan sesuai harapan kita biar cepat selesai, toh juga ini demi kebaikan kita semua yang sama-sama duduk sebagai mahasiswa UPGRIS.”

Kerja sama antara mahasiswa dan lembaga tinggi untuk menyelesaikan masalah ini mungkin saat ini belum mendapatkan jawaban yang memuaskan dari pihak universitas. Berharap semoga ke depannya ada tindak lanjut mengenai pengaduan angsuran ini dengan penjelasan yang lebih rinci sehingga mencapai keputusan yang terbaik untuk kedua pihak dan untuk seluruh civitas akademika Universitas PGRI Semarang.

Penulis : Eva Arifatul Mahmudah, Anisa Rahmasari.

Editor  : Roro Qothrin Nida